Beberapa waktu terakhir kita melihat begitu banyak bencana yang datang, entah disebabkan oleh fenomena alam itu sendiri, atau bahkan karena kebijakan yang tidak bertumpuh pada riset dan melibatkan ahli dalam proses perencanaan kebijakan itu, entahlah. Bagaimana kamu melihatnya sebagai anak muda yang harus memikirkan kemanakah saya setelah menempuh pendidikan strata satu ini? Sulit membayangkan bahwa kita semua hanya akan tidur di kasur kamar seperti biasanya. Lalu, kita melihat pemerintah membuat kebijakan yang menurut pandangan kita sangat nyeleneh, kita kecewa? muncul juga pro kontra dalam menjawab pertanyaan ini. Sebagai seorang terdidik, kita semua tentu saja bisa menilai situasi ini dengan sangat rasional dan harus berdasaran kajian ilmiah yang mumpuni. Ini hanya pengantar, sebagai bahan refleksi awal dari tulisan saya dan I'am Back!!! (kata bang Dodo).

Mari kita mulai dari kalimat 'keadilan sosial'. Proyek strategis nasional yang belakangan ini sering dibahas dan mengundang banyak polemik seharusnya memang menjadi alasan bahwa pemerintah seharusnya melakukan evaluasi besar-besaran. PSN memiliki tujuan yang sangat baik ketika ditinjau dari kajian teori ekonomi itu sendiri, tetapi kita perlu melihat realitasnya bahwa kesenjangan ekonomi akibat dari proyek strategi nasional ini semakin terlihat. Pemerintah mengharapkan ekonomi makro terus berkembang dengan pesat, tetapi tidak sejalan dengan bagaimana keadilan sosial itu diterapkan. Setiap tahun data Badan Statistik Nasional selalu melaporkan perkembangan ekonomi yang tingkat kemiskinan semakin menurun, indikator apa sebenarnya yang diukur itu, kemiskinan tidak bisa direpresentasikan oleh angka semata. Ketika angka menjadi tolak ukur utama dari kesejahteraan masyarakat, maka semuanya bisa direkayasa sekejap mata. Apa yang terjadi dengan jargon keadilan sosial ini, hari ini semua yang jadi prioritas pemerintah adalah proyek yang katanya untuk memikirkan bagaimana masa depan bangsa, lalu selama beberapa dekade ini pemerintah tidak memikirkan itu?

Berdasarkan laporan yang saya baca dari TEMPO.CO, dana yang digunakan untuk beberapa proyek strategis nasional merupakan hasil dari efesiensi anggaran dari anggaran dana darurat untuk penanggulangan bencana. Ini adalah paradoks yang sangat menyedihkan ketika sebuah program dipaksakan untuk hadir ditengah masyarakat lalu tanpa sadar mengancam masyarakat itu sendiri, hal itu kemudian lansung terbukti ketika pada awalnya bencana di tahun 2026 ini di Flores lalu disusul kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan, pemerintah dinilai sangat lamban dalam menangani bencana tersebut, sehingga masyarakat merasa diabaikan. Belum lagi bencana dijadikan sebagai bahan politisasi oleh oknum yang mengambil hati rakyat (ah sudahlah itu hal biasa, oke kita lanjut). Hingga hari ini di Flores, sejak dua bulan lalu pada 15 agustus terjadi gempa 7,7M mengguncang, pemerintah menjanjikan beberapa program yang akan datang untuk membantu masyarakat yang terdampak di lapangan. Beberapa diantaranya antara lain, bantuan rumah dibagi menjadi beberapa kategori; ringan, sedang, berat. Tetapi tunggu dulu, itu belum terlaksana yah sampai sekarang, pemerintah melalui BNPB membangun yang namanya Huntara (hunian sementara) berkapasitas untuk satu keluarga, Tapi sampai sekarang belum semuanya menjadi prioritas dari bantuan itu, singkatnya belum terlaksana secara optimal. Seharusnya memang dana darurat itu tetap suci tanpa tersentuh hingga dana itu benar-benar dibutuhkan. Saya menduga keterlambatan ini akibat efesiensi juga.